Bupati Bogor Janjikan Modal Usaha Rp 2,5 Juta Per Orang bagi Korban PHK akibat Covid-19

Kompas.com - 16/10/2020, 21:18 WIB
Bupati Bogor Ade Yasin ambil bagian aksi unjuk rasa di tengah-tengah ribuan buruh di depan kantornya, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANBupati Bogor Ade Yasin ambil bagian aksi unjuk rasa di tengah-tengah ribuan buruh di depan kantornya, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2020).

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan memberikan bantuan modal bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa bantuan tersebut sedang disiapkan sebesar Rp 2,5 juta per pekerja agar dijadikan modal usaha bagi warga yang terkena PHK karena Covid-19.

Program bantuan tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah dalam pemulihan ekonomi sehingga  perekonomian setiap keluarga terbantu selama masa pandemi ini.

"Iya betul korban PHK itu akan mendapat bantuan Rp 2,5 juta dan dicairkannya sekali untuk modal usaha," kata Ade di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Temui Pedemo, Bupati Bogor Orasi Tolak Omnibus Law: Saya akan Dukung Perjuangan Saudara...

Penerima akan didata

Ade menjelaskan, nantinya penerima bantuan korban PHK akan didata terlebih dahulu oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) secara selektif di masing-masing kantor kecamatan, sedangkan bantuan modal UMKM dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Yang jelas, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 28 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2020.

"Jumlah semuanya totalnya Rp28 miliar, nanti kuota kita serahkan berdasarkan hasil verifikasi secara selektif yang didata oleh Disnaker di tiap-tiap kecamatan. Jadi tergantung kebutuhan data yang masuk, itu pedomannya," ucap dia

Ade yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor berharap semoga bulan depan dana bantuan sosial pemulihan ekonomi tersebut bisa dicairkan kepada penerima di setiap kecamatan.

"Dievaluasi gubernur, setelah itu disahkan dewan. Jadi mudah-mudahan bulan depan bisa cair sambil menunggu rampungnya pendataan di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor," jelas Ade.

Baca juga: Kami Menuntut Bupati Bogor Tegas Menolak Omnibus Law seperti Gubernur Jabar...

Syarat surat keterangan PHK

Sementara itu, Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat menyampaikan bahwa secara teknis kriteria yang harus dipenuhi bagi calon penerima yaitu mengenai surat keterangan PHK, kartu identitas diri, dan sejenisnya.

Yous menyebut, dokumen persyaratan calon penerima PHK didaftarkan dari masing-masing kantor kecamatan selambat-lambatnya sampai tanggal 21 Oktober 2020.

"Untuk terhimpunnya data korban PHK dampak Covid-19 yang valid dalam bentuk softcopy dan hardcopy, maka limit waktu penyampaian data masing-masing kecamatan ke Disnaker diperpanjang sampai 21 Oktober 2020," ucap Yous.

Baca juga: Demo Ribuan Buruh, Waspada Lalu Lintas di Sekitar Kantor Bupati Bogor



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Rohani Ketika Suaminya Disebut Mirip Jokowi dan Viral

Cerita Rohani Ketika Suaminya Disebut Mirip Jokowi dan Viral

Regional
Sepatu dan Helm Klub Moge Jadi Barang Bukti Pengeroyokan 2 Anggota TNI di Bukittinggi

Sepatu dan Helm Klub Moge Jadi Barang Bukti Pengeroyokan 2 Anggota TNI di Bukittinggi

Regional
Diduga Sedang Tertidur Pulas, Satu Keluarga Tewas Terbakar

Diduga Sedang Tertidur Pulas, Satu Keluarga Tewas Terbakar

Regional
Terungkap Penyebab Kematian Karyawati SPBU di Kupang, Bukan Kecelakaan

Terungkap Penyebab Kematian Karyawati SPBU di Kupang, Bukan Kecelakaan

Regional
Disebut Covid-19 Usai 'Rapid Test', Pasien Melahirkan Merasa Dipingpong Rumah Sakit

Disebut Covid-19 Usai "Rapid Test", Pasien Melahirkan Merasa Dipingpong Rumah Sakit

Regional
Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Bukittinggi, 14 Motor Gede Diamankan Polisi

Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Bukittinggi, 14 Motor Gede Diamankan Polisi

Regional
Anggota Klub Moge Diduga Menganiaya dan Mengancam 2 Prajurit TNI

Anggota Klub Moge Diduga Menganiaya dan Mengancam 2 Prajurit TNI

Regional
Cemburu Buta Berujung Pembunuhan Berencana

Cemburu Buta Berujung Pembunuhan Berencana

Regional
Buruh di DIY Kecewa walaupun UMP Ditetapkan Naik, Apa Sebabnya?

Buruh di DIY Kecewa walaupun UMP Ditetapkan Naik, Apa Sebabnya?

Regional
Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Regional
Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Regional
Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

Regional
Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X