"Kami Menuntut Bupati Bogor Tegas Menolak Omnibus Law seperti Gubernur Jabar..."

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Gelombang aksi massa buruh terus memadati pintu gerbang pemerintahan Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/20) siang.

Ribuan buruh yang terdiri dari 21 serikat pekerja ini melakukan aksi pawai atau longmars menggunakan berbagai kendaraan ke depan gedung pemerintahan.

Arus lalu lintas di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, pun sempat tersendat saat mereka tiba di lokasi aksi unjuk rasa.

Baca juga: Demo Ribuan Buruh, Waspada Lalu Lintas di Sekitar Kantor Bupati Bogor

Mereka pun memblokade pintu utama pemerintahan sambil membentangkan berbagai spanduk dan poster penolakan omnibus law Cipta Kerja.

Sejumlah orator pun secara bergantian meneriakan yel-yel untuk membakar semangat buruh yang berdiri kepanasan membawa berbagai jenis bendera serikat.

Pantauan Kompas.com, aparat gabungan Polisi TNI dan Satpol-PP turut melakukan pengamanan aksi  sembari memegang berbagai poster seperti "Polisi bukan musuh" kemudian "awas provokasi" dan "demo boleh rusuh jangan".

Baca juga: Ridwan Kamil: Omnibus Law Jadi Pembelajaran agar Kebijakan Pusat Tak Kagetkan Masyarakat

Massa minta Bupati Bogor keluar

Dalam kesempatan itu, salah satu orator buruh meminta Bupati Bogor Ade Yasin turun ke lokasi aksi sesuai janjinya mendukung gerakan buruh menolak UU omnibus law.

"Temen buruh apakah kalian masih setia menunggu Bupati Bogor. Kita tunggu sampai sore, jangan takut kehujanan, kepanasan. Niat kita ke sini aksi damai," teriak seorang orator di atas mobil.

"Ibu bupati tolong kita bantu kita, supaya ibu juga menolak omnibus law ini atau paling tidak kirimkan surat rekomendasi ke presiden. Kita tidak ingin dimiskinkan secara struktural. Di sini banyak air mata buruh," keluh kesah orator itu.

Baca juga: Puluhan Ribu Buruh Akan Demo di Depan Kantor Bupati Bogor

Massa minta Bupati Bogor tolak omnibus law

Tak hanya itu, orator tersebut juga menjelaskan bahaya dan dampak UU Cipta Kerja terhadap nasib anak cucu mereka di masa mendatang.

Menurut mereka, sejak awal pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah cacat prosedur dan banyak kesalahan penulisan.

Begitu pula dengan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memihak kepentingan investor asing.

"Mari berjuang bersama! Kami menuntut Bupati Bogor menyatakan sikap tegas menolak omnibus law seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, mana suara Bupati Bogor? Mana suara kalian mendukung buruh?" teriak orator lainnya.

Baca juga: Kata Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan